23 September 2016 - 06:45
Rouhani Tuntut Saudi Hentikan Politik Perpecahan

Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan pemerintah Saudi harus berhenti mengadopsi kebijakan "perpecahan" terkait perkembangan di kawasan Timur Tengah.

Menurut Kantor Berita ABNA, "Pemerintah Arab Saudi harus berhenti melanjutkan kebijakan perpecahannya, penyebaran ideologi kebencian dan pelanggaran hak-hak bertetangga serta harus melaksanakan tanggung jawabnya berkaitan dengan nyawa dan kehormatan para hujjaj serta membangun hubungan berdasarkan prinsip saling menghormati dan bertanggungung jawab di hadapan negara-negara regional jika ingin mengupayakan prospek baru pembangungan dan keamanan di kawasan", kata Rouhani.

Hal itu dikemukakan Rouhani dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-71 di New York pada Kamis (22/9).

Agar wilayah menikmati keamanan dan perdamaian, "sejumlah negara di kawasan harus berhenti membombardir tetangga mereka dan mengakhiri dukungan mereka terhadap kelompok teroris Takfiri, menerima tanggung jawab mereka dan mengambil langkah-langkah untuk menebus [tindakan mereka]," Presiden Iran menambahkan.

Rouhani mengatakan sejumlah negara di kawasan ini juga mampu membangun masa depan mereka dan melawan terorisme jika mereka mengandalkan sisi kolektif mereka, termasuk sejarah dan budaya.

Menyinggung konflik yang mencengkeram negara-negara regional, termasuk Suriah, Irak, Yaman, dan Palestina, Rouhani memperingatkan eskalasi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dia menilai keamanan sebagai isu global dan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan dunia mengadopsi berbagai metode berbeda termasuk "penindasan dan intervensi militer" dengan dalih menyelesaikan masalah keamanan bagi rakyatnya.

Isu terorisme dan ekstremisme lintas batas dapat dilimpahkan pada strategi keamanan yang diadopsi oleh kekuatan global selama 15 tahun terakhir, kata Rouhani seraya menegaskan, keamanan di salah satu bagian dari dunia tidak dapat diwujudkan dengan destabilisasi bagian lain dunia.

Rouhani mengatakan Iran mengacu kebijakan "kerjasama konstruktif" dengan tetangga-tetangganya untuk berkontribusi mewujudkan keamanan regional, dan bahwa Tehran mendukung pembangunan negara-negara regional.

Iran menentang sektarianisme dan upaya yang bertujuan mengobarkan perpecahan sektarian, tegas Rouhani, seraya memperingatkan bahwa sejumlah negara tertentu berusaha mengubah perbedaan agama menjadi konfrontasi demi keuntungan politik mereka sendiri.                                                                                                                       

Pada bagian lain sambutannya, Presiden Iran menyinggung perjanjian nuklir yang dicapai antara Iran dan enam kekuatan dunia pada bulan Juli 2015, dan menilai perundingan nuklir yang berujung pada penandatanganan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) sebagai sebuah model diplomasi teladan.

Ditambahkannya, JCPOA mengakhiri "krisis rekayasa" tentang program nuklir Tehran dan menetapkan status damai program nuklir Iran.